Pengadilan Negeri Bengkalis


Pengirim : Admin Sistem
Tanggal Kirim: 29-07-2026 15:09:08

PENGADILAN TINGGI RIAU MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAERAH PADA PENGADILAN NEGERI DUMAI SECARA VIRTUAL



๐Ÿ“ Pekanbaru, 28 Juli 2026 โ€“ Dalam upaya berkesinambungan untuk menjaga mutu pelayanan publik, akuntabilitas, serta menegakkan integritas aparatur peradilan di wilayah hukum Riau, Pengadilan Tinggi Riau kembali menggelar agenda strategis pembinaan dan pengawasan. ๐Ÿ’ปโš–๏ธ

Kegiatan Pengawasan Virtual ini dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran evaluasi terhadap empat satuan kerja (satker) Pengadilan Negeri, yang terbagi dalam dua sesi pelaksanaan. ๐Ÿ›๏ธโœจ

Pada sesi pagi, pengawasan dilaksanakan terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Bangkinang. Sementara itu, pada sesi siang, pengawasan dilanjutkan terhadap Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Pembagian sesi ini dilakukan guna memastikan proses pengawasan berjalan lebih efektif, fokus, dan komprehensif terhadap masing-masing satuan kerja.

Dalam arahannya, beliau tidak hanya menekankan pentingnya fungsi pengawasan sebagai instrumen pengendalian kinerja, tetapi juga menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh satuan kerja untuk senantiasa mengimplementasikan secara konsisten ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016. PERMA tersebut pada prinsipnya mengatur tentang penegakan disiplin kerja hakim dan aparatur peradilan, pedoman pengawasan dan pembinaan, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat guna menjaga integritas dan profesionalisme lembaga peradilan.

Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menegaskan pentingnya memedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI sebagai bentuk komitmen moral seluruh aparatur peradilan dalam menjaga independensi, integritas, serta menjauhi praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Lebih lanjut, disampaikan pula pentingnya pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026 yang berkaitan dengan penguatan implementasi sistem peradilan berbasis elektronik serta optimalisasi pelayanan peradilan yang transparan, efektif, dan akuntabel di seluruh satuan kerja.

Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menegaskan pentingnya optimalisasi Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penerapan aplikasi E-Persidangan Tingkat Banding sebagai bagian dari transformasi digital peradilan. Dalam kesempatan tersebut, beliau turut menghimbau agar seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Riau senantiasa memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan terkait, antara lain Kejaksaan, Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). ๐Ÿค

Meskipun dilaksanakan secara daring melalui media telekonferensi, tidak mengurangi kekhidmatan, ketelitian, maupun esensi dari fungsi pengawasan itu sendiri. Agenda ini menjadi wadah dialog interaktif, peninjauan data, serta pemberian arahan langsung dari pimpinan PT Riau kepada seluruh jajaran pimpinan, hakim, hingga staf. ๐Ÿค Penyelenggaraan pengawasan secara berkala ini merupakan bukti nyata komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam mengawal terwujudnya badan peradilan yang agung dan terpercaya.

๐Ÿ” Fokus Pembahasan & Evaluasi Utama:

Pada sesi pengawasan virtual kali ini, Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau memberikan perhatian dan evaluasi secara mendalam terhadap berbagai aspek strategis yang bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh satuan kerja, antara lain:

๐Ÿ“Š Capaian Kinerja Organisasi

Mengevaluasi sejauh mana target program kerja yang telah direncanakan dapat terealisasi secara efektif, efisien, dan terukur, serta selaras dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

๐Ÿ’ฐ Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) & Realisasi Anggaran

Menelaah kualitas tata kelola keuangan, tingkat penyerapan anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran guna memastikan akuntabilitas fiskal dan optimalisasi penggunaan anggaran negara.

๐Ÿ—๏ธ Progress Sarana dan Prasarana

Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana, termasuk pembangunan gedung kantor, guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.

๐Ÿ’ป Capaian Kinerja pada Aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)

Mengukur ketepatan waktu, kedisiplinan, dan keakuratan penginputan data penanganan perkara sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik.

๐ŸŒ Manajemen Website Pengadilan

Menekankan pentingnya pengelolaan website sebagai portal utama pelayanan informasi publik yang harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 127/DJU/SK.HM1.1/III/2026 tentang Pembaruan Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga informasi yang disajikan akurat, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

๐Ÿ–ฅ๏ธ Implementasi Aplikasi Tuanku Online Versi 2

Mendorong optimalisasi pemanfaatan Tuanku Online Versi 2 sebagai platform digital bantuan hukum yang telah berkembang menjadi ekosistem layanan hukum terintegrasi, berbasis kolaborasi multi-peran. Aplikasi ini berfokus pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses informasi serta mendapatkan layanan bantuan hukum yang tersedia di pengadilan.

๐Ÿ›ก๏ธ Implementasi PRIMA (Penguatan Integritas)

Menegaskan pentingnya implementasi program PRIMA sebagai upaya penguatan integritas aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, guna membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

๐Ÿ‘ฅ Kedisiplinan & Kehadiran Pegawai

Memastikan penegakan kode etik, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kedisiplinan kehadiran seluruh aparatur peradilan sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas dan profesionalisme kerja.

๐ŸŒŸ Komitmen Pelayanan Prima

Melalui bimbingan dan arahan langsung dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau, diharapkan hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi seluruh satuan kerja untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat inovasi pelayanan kepada masyarakat. ๐Ÿ’ช๐Ÿ”ฅ

Mari bersama-sama kita wujudkan peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan! ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉโš–๏ธ

.