Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun Tahun 1982 diatas tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang terletak di Jalan Karimun No. 12  Bengkalis Riau;

Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai 2 (dua) gedung, masing - masing terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis (yang baru) dan di Jalan Arif Rahman Bengkalis; masing-masingnya atas nama MENKEH RI, kemudian sesuai dengan surat dan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI NO : 144/BUA/PL/V/2010, tanggal 06 mei 2010 telah dibaliknamakan atas nama pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI termasuk  12 (dua belas) unit rumah dinas;

Adapun gedung Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis yang sekarang ini dibangun berdasarkan DIP Tahun Anggaran 1980/1981 dengan ukuran : Luas Bangunan 940 M2 diatas tanah seluas 4490 M2. Pada tanggal 17 Februari 1983 Gedung Pengadilan Negeri Bengkalis yang terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis diresmikan oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Provinsi Riau (R.A. SATARI) dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Bapak SUHADI, SH. Kemudian dilakukan perluasan 300 M2, sehingga luas keseluruhannya 940 M2;

Pengadilan Negeri Bengkalis yang bersidang di Selatpanjang mempunyai gedung yang terletak di Jalan Geloria Selatpanjang dibangun berdasarkan DIP Tahun Anggaran 1980 Nomor : 21/XII/4/79 seluas 150 M2 diatas tanah seluas 766 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12; dan sesuai surat Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI NO : 144/BUA/PL/U/2010 tanggal 06 mei 2010 juga telah dibaliknamakan atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI;

Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani masyarakar sebagai pencari keadilan;

Untuk itulah Pengadilan Negeri Bengkalis menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.