Pengirim : Admin Sistem
Tanggal Kirim: 04-09-2026 14:11:30
PENGADILAN TINGGI RIAU IKUTI RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI DAN KEKURANGAN BELANJA BARANG TA 2026
🏛️ PENGADILAN TINGGI RIAU IKUTI RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI DAN KEKURANGAN BELANJA BARANG TA 2026
📍 Pekanbaru, Kamis, 3 September 2026 — Pengadilan Tinggi Riau mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai dan Kekurangan Belanja Barang Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan optimalisasi anggaran Tahun Anggaran 2026.
💻 Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh unsur pengelola keuangan dan perencanaan pada satuan kerja tingkat banding, termasuk Kasubbag Rencana Program dan Anggaran, Kasubbag Keuangan dan Pelaporan, serta Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah penyelesaian kebutuhan anggaran, khususnya terkait belanja pegawai dan kekurangan belanja barang hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
📊 Dalam rapat disampaikan bahwa satuan kerja tingkat pertama perlu melakukan analisis dan estimasi kebutuhan Belanja Pegawai sampai dengan bulan Desember 2026. Analisis tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan riil masing-masing satuan kerja serta memastikan ketersediaan anggaran hingga akhir tahun.
💰 Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah optimalisasi penggunaan akun BA BUN, yang diharapkan dapat direalisasikan secara maksimal. Apabila masih terdapat sisa akun BA BUN yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran gaji bulan Desember, PPABP dapat melakukan pemecahan pengajuan pembayaran gaji dengan memanfaatkan sisa anggaran tersebut, sementara kekurangannya menggunakan akun reguler.
📝 Selanjutnya, untuk memastikan tidak terjadi kekurangan anggaran pada akhir Desember, satuan kerja diminta menyusun usulan tambahan Belanja Pegawai melalui akun reguler secara rinci pada setiap detail akun dalam kertas kerja. Sisa anggaran BA BUN yang tidak diperlukan juga dapat diusulkan untuk ditarik kembali ke pusat melalui kolom optimalisasi gaji BA BUN dengan disertai catatan yang diperlukan.
🤝 Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kebutuhan konsultasi terkait pemecahan pembayaran Gaji Induk menjadi lebih dari satu Surat Perintah Membayar (SPM), satuan kerja dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat maupun Subbagian Pembayaran Gaji pada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
📋 Sebagai satuan kerja tingkat banding, Pengadilan Tinggi Riau memiliki peran dalam melakukan pemantauan, verifikasi, serta pengiriman atau input data rekapitulasi usulan dari satuan kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
🎯 Melalui rapat koordinasi ini, Pengadilan Tinggi Riau turut memastikan proses penyusunan kebutuhan dan optimalisasi anggaran dapat dilaksanakan secara tepat, terukur, dan akuntabel. Beberapa data yang perlu disusun meliputi jumlah kebutuhan tambahan akun reguler pada setiap satuan kerja, jumlah sisa akun BA BUN yang diusulkan untuk ditarik ke pusat, serta kebutuhan anggaran untuk listrik dan sewa rumah dinas.
✨ Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara satuan kerja tingkat pertama dan tingkat banding dalam penyelesaian permasalahan anggaran, sehingga kebutuhan belanja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 dapat terpenuhi secara optimal serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.
🏛️ Pengadilan Tinggi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan administrasi peradilan yang profesional dan berintegritas.
.